Kontroversi Eksekusi Mati dan Relevansinya dengan HAM


Oleh: Nurdiani*

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh.” (Al-Baqarah :178)

Kontroversi tentang diberlakukannya eksekusi mati terus saja berlangsung. Dan rasanya debat itu tidak kan pernah habis sampai kapan pun. Pandngan yang kontra menganggap, bahwa hukuman mati tidak manusiawi, dan bukan merupakan hukum yang memperbaiki tingkah laku seseorang. Kelompok ini berpendapat bahwa hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) dan TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak-Hak Asasi Manusia, dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 pasal 28A. yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maka sebagai Hukum Dasar Tertinggi (Grundnorm), itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Disamping itu berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tentang hak untuk hidup (Right to Life) menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mecabut hak itu”. Maka dengan demikian, hukuman mati jelas-jelas bertentangan dengan Kovenan Internasional tersebut, yang seharusnya segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi terhadap segenap warga negara sebagai mana telah diadopsi dalam pasal 28A Amandemen UUD’45.
Selanjutnya dikatakan, bahwa bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera (takut, khawatir, berpikir 1.000x) untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila hukuman mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan (berencana) dan kasus-kasus narkoba. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan “hukuman tambahan” bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa: gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena telah sekian lama mendekam di penjara, tetapi juga tetap menjalani hukuman mati, histeris sebelum hukuman mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya.
Bagi kalangan yang pro tentu saja alasan-alasan itu tidak dapat diterima. Mereka berpendapat anggapan yang tidak manusiawi itu jangan hanya dilihat dari sudut kepentingan seorang yang harus dihukum saja. Tetapi juga harus dilihat dari sudut kepentingan si korban dan para anggota keluarganya, bahkan juga kepentingan masyarakat secara luas.
Didalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, hukuman mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (legalistik) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Hukuman mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat.
Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada. Dalam menyikapi tentang hukuman mati, kelompok ini mengaitkannya dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan manfaat atau kegunaan.
Dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dll). Dari aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden.
Dari aspek manfaat atau kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah serta penegak hukum. Bagi kelompok ini yang khusus mengacu pada Hukum Islam mengatakan, bahwa “Islam mengajarkan agar umat Islam memelihara akal, keturunan, harta, nyawa, dan agama, sebagai prinsip Islam yang wajib dijaga dan jangan sampai dirusak oleh siapapun.” Tindak kejahatan pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak apa yang harus dan wajib dipelihara. Maka hukuman yang pas bagi pelakunya adalah hukuman mati.
Berkaitan dengan hak asasi manusia, kelompok ini mengemukakan bahwa hak asasi juga mengandung kewajiban asasi. Dimana ada hak disitu ada kewajiban, yaitu hak melaksanakan kewajiban dan kewajiban melaksanakan hak. Hak seseorang dibatasi oleh kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain. Apabila seseorang telah dengan sengaja menghilangkan hak hidup (nyawa) orang lain, maka hak hidup dia bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dibela.
Seseorang yang telah melakukan kejahatan berat membunuh orang lain, tidak saja telah menimbulkan kematian seseorang, tetapi juga telah mengorbankan, dan bahkan menyengsarakan begitu banyak anggota keluarga. Lebih-lebih bila korban yang mati terbunuh adalah seorang kepala keluarga yang selama ini memikul beban mencari nafkah bagi penghidupan seluruh keluarganya. Bahwa hukuman adalah upaya untuk memperbaiki tingkah laku, hendaknya jangan hanya ditinjau dari sudut kepentingan seseorang, melainkan harus pula ditinjau dari sudut masyarakat secara keseluruhan.
Kedua pandangan ini tentu saja memiliki alasan-alasan yang sama-sama rasional. Tetapi masalahnya, apakah persolan hidup umat manusia itu sepenuhnya hanya menyangkut dimensi rasional semata-mata, sementara apa yang dinaggap rasional oleh sebagian kalangan belum tentu dianggap rasional pula oleh kalangan lainnya.
Tapi yang jelas, terlepas dari apakah Anda pro atau kontra hukuman mati, satu prinsip ini hendaknya jangan sampai dibiarkan hilang. Yaitu prinsip untuk bersikap tegas dan non-kompromistis terhadap kejahatan, terhadap ketidak-benaran. Pengampunan sama sekali tidak berarti memandang ringan kesalahan. ”Pengampunan” adalah sisi lain dari ”pertobatan”. Tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan. Yang ada ialah hukuman. Hukuman mati, kalau pun dijalankan, ia tidak dilaksanakan dengan maksud ”membunuh”. Satu-satunya tujuan hukuman mati yang sah adalah untuk memelihara dan melindungi kehidupan dari kejahatan yang mengancamnya.
“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa” (al-Baqarah: 179).[]

*Penulis adalah Dosen Fakultas Agama Islam UISU dan PD II FAI-UISU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: